KPK memanggil pembawa acara Brigita Manohara pekan ini | Dr. Borat

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil moderator Brigita P Manohara. Dia akan diperiksa atas tuduhan suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak.

“Dijadwalkan pekan ini,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri. Nomor perangkat medisSelasa, 30 Mei 2023.

Pada Rabu, 24 Mei 2023, Brigita mangkir dengan dalih ke luar kota. KPK berharap dia mau kooperatif dengan pemanggilan kali ini.

Ali tidak bisa mengungkapkan waktu spesifik dari panggilan pengadilan tersebut. Ia berjanji akan menginformasikan kepada masyarakat bila sudah selesai nanti.

“Kami akan segera diberitahu lagi,” kata Ali.

Ricky diduga menerima suap dan gratifikasi serta pencucian uang. Total uang panas yang dinikmati ditaksir mencapai 200 miliar rupiah.

Uang panas itu terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Kabupaten Berramo di China. Selama dua periode menjabat sebagai Bupati, Ricky tercatat sebagai tokoh penting dalam pembangunan infrastruktur.

Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mengidentifikasi kontraktornya sendiri di sana untuk mengerjakan proyek tersebut. Maklum, nilai pembangunannya mencapai puluhan miliar rupiah.

Sedikitnya ada tiga pihak swasta yang diduga menyuap Ricky. Mereka adalah Direktur Utama PT Bina Karya Raya Siman Pampang, Direktur PT Bumi Abadi Perkasa Jusiendra Pribadi Pampang dan Direktur PT Solata Sukses Membangun Marten Toding.

Ricky juga diduga memerintahkan pejabat Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan penyesuaian terhadap proyek yang diinginkan ketiganya. Jusiendra diduga mendapatkan 18 parsel pekerjaan senilai Rp 217,7 miliar.

Sementara itu, Siman diduga menerima enam paket proyek senilai Rp 179,4 miliar. Dan Marten hanya mendapat tiga paket senilai 9,4 miliar rupiah.

Ricky juga diduga menerima pembayaran berganda. KPK belum mau merinci identitas dan tujuan pemberian uang panas itu.

Ricky diduga melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Republik Indonesia Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 digabung dengan Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(akhir)